Watak Perguruan Tinggi Kita

ditulis oleh: Nurfa Rosanti*

Pendidikan tinggi kita saat ini memiliki banyak kemajuan. Salah satunya sekarang PTN memiliki otonomi sendiri dalam mengelola kampusnya. Di satu sisi otonomi kampus tersebut merupakan 'perlawanan' terhadap kebijakan Orde Baru. Selama Orba, kebijakan pendidikan sangat terasa nuansa sentralistiknya yang kemudian berakibat pada terpasungnya kebebasan akademik dan kemandirian kampus yang berimbas pada desentralisasi pendidikan.

Namun di sisi lain, dengan adanya otonomi kampus, menjadi mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Image PTN yang identik dengan pendidikan bermutu tinggi, berbiaya murah dan terjangkau kantong mahasiswa dari seluruh lapisan masyarakat ternyata harus dikubur dalam-dalam.
Sebenarnya otonomi kampus sendiri sudah sesuai dengan UU No. 20 th 2004 pasal 24 ayat (3) tentang Sisdiknas bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh dana dari masyarakat yang pengelolaannya didasarkan atas akuntabilitas publik. Ini artinya PTN diperbolehkan mengelola asset yang dimilikinya untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Namun praktek di lapangan justru amat mengerikan. PTN kini tak ubahnya seperti badan komersil yang hanya mengenal untung rugi. Ini dapat dilihat misalnya UNAIR. Salah satu PTN di Jatim ini, yang disoroti publik karena menjadi pemantik dalam membuka kelas ekstensi dan jalur khusus, berani menarik uang gedung calon mahasiswa baru untuk jalur khusus berkisar antara Rp 5 juta- Rp 75 juta.
Kasus Unair hanya contoh kecil. Sebab hampir semua PTN di Jatim ini telah menerapkan hal serupa. Seperti melalui jalur penelurusuran minat dan kemampuan khusus (PMDK) atau yang sering disebut jalur khusus. Artinya calon mahasiswa yang menempuh jalur ini harus membayar dana 'khusus'.
Tak heran jika PTN kemudian menjadi ladang untuk menuntut ilmu bagi calon mahasiswa 'berkantong tebal', tanpa peduli si calon memiliki kapabilitas akademis sesuai dengan standar baku internasional atau tidak. Sebaliknya, seluruh birokrat kampus akan menutup mata, berkura-kura dalam perahu manakala ada calon mahasiswa terdepak dari lingkungan kampus gara-gara kere, walaupun memiliki kemampuan akademik yang mumpuni. Yang penting bisa membayar.
Ini bisa dilihat dari 5,6 juta manusia muda yang berpendidikan SLTA, ternyata hanya 1,6 juta saja yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sementara lainnya harus rela berijasah SLTA hanya karena terganjal masalah mahalnya biaya pendidikan.
Yang jadi pertanyaan, bermutukah pendidikan mahal itu? Ternyata tidak, tiap tahun PTN melepas ribuan lulusannya kembali ke masyarakat. Tetapi, dari sekian banyak para sarjana sebagian besar justru menjadi pengangguran terpelajar. Mereka berdiri di deretan panjang pencari kerja.
Sebab dunia pendidikan bukan membawa peserta didik (baca: mahasiswa) pada sebuah pencerahan sehingga mampu menjadi manusia yang utuh dengan keahlian-keahlian khusus yang mampu diterapkan dalam masyarakat. Melainkan menyeret mereka dalam kelesuan yang menjemukan.
Selama ini apa saja yang diajarkan di universitas-univesitas hanyalah gagasan yang idealis tanpa mau menyentuh persoalan realitas. Mahasiswa hafal betul teori-teori Alvin Tofler tentang gelombang dunia ketiga, teori Karl Marx, Max Weber, atau teori lainnya. Tetapi mereka tak pernah tahu bagaimana mempraktekannya dalam realitas.
Sehingga wajar saja kalau ada pernyataan yang lebih menyudutkan pendidikan kita. Pendidikan kita anti realitas (karena tidak bisa menghantarkan seseorang menghadapi persoalan yang dihadapinya Musa Asy'ari, 2002;125-130).
Ketika para birokrat pendidikan disuguhi sebuah fenomena mengenai meningkatnya pengangguran sarjana, mereka terkesan lepas tangan. Ungkapan apologis yang sering dilontarkan ke masyarakat justru karena ketidaksiapan SDM dalam menghadapi dunia kerja. Padahal lulusan sarjana itu besar dan dibesarkan dunia yang bernama pendidikan tinggi. Aneh,bukan?
Anehnya lagi, sebenarnya watak perguruan tinggi negeri semacam itu telah lama diketahui masyarakat. Hanya saja keluhan masyarakat atas komesialisasi pendidikan masih sebatas debat warung kopi. Belum ada tindakan praktis untuk menjawab masalah mahalnya pendidikan tersebut. Seakan-akan mereka pasrah dengan kondisi semacam itu. Padahal dalam budaya Jawa diam itu berarti setuju.
Bahkan yang paling naïf, muncul komentar dari kalangan masyarakat sendiri; Kalau mau pintar ya harus mahal!? Padahal sejatinya pendidikan tidak diperjual belikan. Pendidikan merupakan hak semua mahkluk yang berpikir di muka bumi ini!
*) Pemerhati masalah pendidikan; mengajar di SMP Darussyahid Sampang, Madura.

sumber artikel: http://opini-koranpakoles2007.blogspot.com